Serang, lpmsigma.com – Komunitas ojek online Kota Serang dan Cilegon, yang tergabung dalam sebuah aliansi, menggelar aksi demonstrasi di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kamis (01/07/2026). Dalam aksi tersebut, perwakilan massa juga melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan bagi pengemudi ojek online.
Koordinator Lapangan (Korlap), Soleh, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk respons komunitas ojek online, terhadap berbagai kebijakan, yang dinilai belum berpihak kepada para pengemudi.
“Tujuan diadakannya demonstrasi ini, merupakan bentuk respons dari sebagian komunitas ojek online, untuk menuntut realisasi PERPRES No. 27/2006, yang menuntut agar komisi maksimal 8%, sehingga ojek online bisa lebih mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, komunitas ojek online di Serang dan Cilegon membawa lima tuntutan:
1. Realisasi PERPRES No. 27/2006 (komisi maksimal 8%, regulasi tata kelola ke pemda).
2. Parkir gratis driver online di fasilitas umum R2 dan R4 se-Banten.
3. Jaminan BBM subsidi Pertalite (ketersediaan merata se-Banten).
4. Mengatasi lonjakan harga kebutuhan pokok (stabilisasi harga dampak kenaikan Pertamax).
5. Perlindungan hukum dari penjajahan aplikator (tindakan tegas Pemprov melindungi driver).
Soleh berharap, seluruh tuntutan yang disampaikan, dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah.
“Harapan saya adalah, apa yang sudah disampaikan semoga bisa terealisasikan dan diperjuangkan bersama,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan Pemerintah Provinsi Banten telah mengarahkan perangkat terkait untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Banten tetap aman. Ia juga meminta aparat penegak hukum, turut mengawasi distribusi dan penggunaan BBM.
“Saya sudah arahkan semua tindak lanjut, sumber daya alam (SDA) yang memastikan bahwa stok BBM Provinsi Banten aman, dan saya juga minta bantuan para penegak hukum untuk sama-sama mengawasi penggunaan BBM,” jelasnya.
Terkait tuntutan parkir gratis bagi pengemudi ojek online, Andra menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten untuk menyusun kebijakan mengenai parkir di fasilitas umum. Namun, menurutnya kebijakan tersebut, belum dapat diberlakukan secara gratis.
“Koordinasi kepada kabupaten dan kota se-Provinsi Banten untuk membuat kebijakan mengenai parkir bagi R2 dan R4 di tempat-tempat fasilitas umum, akan tetapi tidak bisa sampai gratis,” pungkasnya.
Reporter: Mg_Habib
Editor: Frida
