Serang, lpmsigma.com – Warga Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten, akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang yang menyatakan gugatan mereka tidak dapat diterima.
Putusan PTTUN Jakarta Nomor 209/B/2026/PTTUN.JKT tersebut diucapkan pada 4 November 2026. Majelis hakim menguatkan putusan PTUN Serang Nomor 10/G/2026/PTUN.SRG terkait gugatan enam warga atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Rancapinang atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pertahanan.
Kuasa hukum warga Rancapinang, Rizal Hakiki, mengatakan bahwa putusan tersebut membuat pokok gugatan masyarakat belum diperiksa oleh pengadilan, meskipun perkara telah melewati dua tingkat peradilan. Sejak awal, warga mempersoalkan keabsahan penerbitan sertifikat tanah yang dinilai mencakup bidang tanah yang selama puluhan tahun dikuasai dan dikelola masyarakat.
“Persoalan yang kami ajukan bukan semata-mata meminta pengadilan menentukan siapa pemilik tanah. Kami juga mempersoalkan bagaimana proses penerbitan sertifikat hak pakai atas nama Kementerian Pertahanan bisa mencakup tanah yang selama ini dikuasai dan dimanfaatkan warga,” kata Rizal, Rabu (18/11/26).
Atas putusan banding tersebut, warga bersama Koalisi Rancapinang Untuk Keadilan memastikan akan mengajukan kasasi ke MA. Upaya hukum ini ditempuh untuk meminta koreksi terhadap pertimbangan PTTUN Jakarta, terutama terkait kewenangan peradilan tata usaha negara dalam menguji keabsahan keputusan administrasi yang berdampak langsung terhadap hak masyarakat.
Dalam pertimbangannya, PTTUN Jakarta menilai persoalan yang harus dijawab terlebih dahulu adalah pihak yang paling berhak secara hukum menguasai atau memiliki tanah yang menjadi objek sengketa. Majelis berpandangan bahwa persoalan tersebut termasuk ranah hukum perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum.
Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis menyatakan PTUN Serang telah tepat menerima eksepsi kewenangan absolut dan memutuskan gugatan warga tidak dapat diterima.
Rizal bersama tim advokasi menyayangkan pertimbangan tersebut. Menurut mereka, pengadilan semestinya tetap memberikan ruang untuk menguji keabsahan penerbitan keputusan administrasi pertanahan yang menjadi objek gugatan.
Dalam pertimbangannya, PTTUN Jakarta juga mencatat dalil warga mengenai penguasaan tanah seluas 171.471 meter persegi atau sekitar 17,14 hektare secara nyata, terus-menerus, terbuka, dan turun-temurun. Warga juga mengaku telah memenuhi kewajiban perpajakan atas tanah tersebut.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan mendasarkan perolehan tanah pada proses tukar-menukar tanah (ruislag) dengan PT Mandirinusa Grahaperkasa. Pengadilan juga mencatat bahwa bidang tanah milik dua penggugat, Rohani dan Mista, tidak seluruhnya termasuk dalam objek sengketa.
Rizal menilai berbagai fakta tersebut semestinya menjadi bahan pertimbangan untuk memeriksa lebih jauh proses administrasi penerbitan sertifikat yang dipersoalkan warga.
“Berbagai fakta tersebut seharusnya menjadi perhatian untuk memeriksa lebih jauh persoalan administrasi penerbitan sertifikat yang dipersoalkan warga,” tegasnya.
Namun, hingga putusan banding dijatuhkan, belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara yang dapat menjawab apakah penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Rancapinang telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum.
Konflik tanah di Desa Rancapinang sendiri telah berlangsung sejak 1996. Saat itu, masyarakat mengaku diminta meminjamkan tanah untuk kepentingan latihan militer. Namun, dalam perkembangannya, proses tersebut disebut berubah menjadi pengambilalihan tanah yang kemudian diklaim sebagai bagian dari tanah negara.
Ganti rugi yang semula dipahami masyarakat sebagai kompensasi atas tanaman disebut kemudian dijadikan dasar pelepasan hak atas tanah.
Pada 2012, Sertifikat Hak Pakai atas nama Kementerian Pertahanan diterbitkan atas tanah yang menurut warga masih mereka kuasai dan manfaatkan sebagai lahan pertanian serta perkebunan.
Konflik kembali mencuat ketika pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 842/Badak Sakti mulai dilakukan di wilayah tersebut pada 2025. Sejumlah lahan dan tanaman produktif milik warga terdampak pembangunan, meskipun keberatan masyarakat telah disampaikan sejak lama.
Koalisi Rancapinang Untuk Keadilan berharap MA dapat memberikan ruang pemeriksaan terhadap keabsahan penerbitan sertifikat tersebut. Mereka menilai keputusan administrasi negara yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat tetap harus dapat diuji secara hukum.
“Bagi warga Rancapinang, tanah bukan sekadar bidang dalam dokumen pertanahan. Tanah merupakan sumber penghidupan, tempat mereka membangun kehidupan, serta ruang yang diwariskan antargenerasi,” tuturnya.
Warga menegaskan bahwa putusan banding tersebut bukan akhir dari perjuangan mereka. Kasasi ke MA menjadi langkah lanjutan untuk memperjuangkan tanah yang selama ini menjadi tumpuan kehidupan masyarakat.
Reporter: Ahmad
Editor: Indah
