Serang, lpmsigma.com – Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Serang, gelar aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, pada Kamis (25/06/26).
Koordinator lapangan (Korlap), Ian Caesar, mengatakan bahwa tujuan diadakannya aksi ini merupakan bentuk respon dari mahasiswa, untuk mengevaluasi pelbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum menyejahterakan masyarakat.
“Kami membawa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, agar kesejahteraan rakyat harus diperhatikan. Selain itu, ini juga menjadi bentuk evaluasi terhadap kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, bahwa pemerintah harus menyelesaikan berbagai polemik yang dirasakan oleh masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, korupsi, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Isu yang kami gaungkan, meliputi tingginya angka pengangguran, pendidikan yang belum merata, konflik agraria, persoalan ekonomi, korupsi, hingga permasalahan program MBG,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, Cipayung plus Serang membawakan 14 tuntutan:
1. Tegakkan supremasi sipil dan demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat.
2. Wujudkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar pembangunan ekonomi nasional.
3. Laksanakan reforma agraria sejati dan bentuk Badan Nasional Reforma Agraria.
4. Tolak pemborosan anggaran negara serta perkuat efisiensi dan keberpihakan anggaran kepada rakyat.
5. Evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berantas mafia yang terlibat dalam pelaksanaannya.
6. Cabut Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang outsourcing dan wujudkan pekerjaan yang layak.
7. Stabilkan harga BBM dan kebutuhan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat.
8. Tekan angka pengangguran di Provinsi Banten melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan UMKM.
9. Sesuaikan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pembangunan daerah.
10. Wujudkan pemerataan kualitas pendidikan dan tuntaskan Anak Tidak Sekolah (ATS).
11. Percepat pembangunan infrastruktur dasar, sanitasi, air bersih, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
12. Tindak tegas pertambangan ilegal dan lindungi lingkungan hidup.
13. Berantas korupsi dan perkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
14. Selesaikan persoalan tumpang tindih aset daerah dan tingkatkan transparansi informasi publik.
Menanggapi tuntutan tersebut, Gubernur Banten, Andra Soni, menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Banten, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, pemerintah juga sedang menjalankan program sekolah gratis untuk tingkat menengah atas serta sekolah disabilitas.
“Provinsi Banten baru saja memperoleh WTP yang ketujuh kalinya. Kami juga terus melakukan konsolidasi antara DPRD Provinsi dengan kabupaten dan kota, serta menjalankan program sekolah gratis untuk jenjang SMA, SMK, dan SKh,” jelasnya.
Ia menambahkan, bahwa pemerintah sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait pengembangan jurusan di tingkat SMA yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya di sektor industri.
“Akan ada jurusan untuk mencetak siswa siap kerja, ini masih dalam proses evaluasi dan pengembangan. Program ini diharapkan, dapat membuat lulusan SMA lebih siap memasuki dunia kerja,” pungkasnya.
Reporter: Ilyas
Editor: Ahmad
