Serang, lpmsigma.com – Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) telah resmi disahkan, namun dibalik itu banyak menuai keresahan dan penolakan dari masyarakat karena dalam pembentukannya dinilai tidak partisipatif.
Hal ini disampaikan oleh Hikam, selaku ketua Law Community UIN SMH Banten bahwasanya masyarakat atau mahasiswa bukan menolak KUHP, namun menolak pasal-pasal yang bermasalah.
“Dari sudut pandang masyarakat sebetulnya tidak menolak KUHP-nya, tapi menolak pasal-pasal yang bermasalah. Seperti penghinaan terhadap presiden, terhadap lembaga negara sampai pasal yang mengatur ke ranah privasi,” katanya kepada kru SiGMA, Rabu (14/12).
Ia juga menambahkan, jika pasal-pasal yang bermasalah akan menjadi pasal yang tidak memiliki tolak ukur yang jelas.
“Nanti jika berlaku pasal-pasal seperti penghinaan presiden, berpotensi menjadi pasal karet meskipun ini masuknya delik aduan,” tambahnya.
Menurutnya, ini dapat berdampak pada iklim demokrasi yang terancam. Masyarakat takut mengkritik, juga bisa saja ragu dengan penegak hukum dan bahkan bisa disalah gunakan oleh kepentingan-kepentingan penguasa.
Namun, sesuai isi pasal 621 KUHP baru yang menetapkan, “Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”
Hikam juga mengatakan, ada dua upaya bagi masyarakat dalam menanggapi mengenai KUHP ini yaitu dengan demonstrasi dan judicial review. Namun menurutnya lebih efektif lagi melalui cara judicial review.
“Kalau kita lihat di pasalnya, bahwasanya KUHP ini baru efektif tahun 2025 mendatang. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat, sebetulnya untuk demonstrasi, turun ke jalan, mengkampanyekan pasal-pasal yang bermasalah itu juga bisa dilakukan, namun lebih efektif lagi melalui judicial review,” ujarnya.
Reporter: Rubbi
Editor: Baidoi
