Serang, lpmsigma.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Serang Raya (ABSR) bersama organisasi lainnya, menggelar aksi demonstrasi di sebrang gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang, untuk memperingati 28 tahun reformasi, sekaligus merefleksikan kondisi demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran, Kamis (21/05/26).
Aksi tersebut, turut diikuti oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Serang Raya (ABSR), Ikatan Mahasiswa Kramatwatu, dan Gerakan Kolektif Mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam) Serang.
Koordinator Lapangan (Korlap), Tubagus, menjelaskan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk refleksi, atas perjalanan reformasi selama 28 tahun. Sekaligus menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih terjadi, seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
“Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk kembali merefleksikan reformasi. Karena, hingga saat ini masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi,” ujarnya.
Ia menambahkan, peringatan 21 Mei sebagai momentum runtuhnya rezim Soeharto, seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah untuk menghadirkan keadilan, serta memperbaiki kondisi demokrasi. Mengingat situasi saat ini, dinilai adanya kemunduran yang menyerupai praktik pada masa Orde Baru (Orba).
“Momentum 21 Mei, seharusnya menjadi pengingat bahwa demokrasi harus terus dijaga, bukan justru mundur seperti pada masa Orde Baru,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN SMH Banten, Syahid, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal berbagai persoalan. Ia juga menyoroti persoalan konflik lahan, perampasan ruang hidup dan budaya, serta kasus pelanggaran HAM seperti Andrie Yunus yang dinilai seharusnya diproses melalui peradilan umum, bukan peradilan militer.
“Polemik hari ini cukup kompleks, mulai dari isu daerah hingga nasional. Namun, cenderung mengarah pada otoritarianisme dan militerisme, termasuk dalam kebijakan pemerintah serta kasus lahan dan HAM, seperti Andrie Yunus,” jelasnya.
Ia berharap, pemerintah dapat lebih peka terhadap kondisi masyarakat, serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai masih keliru. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat, dalam mengawal persoalan yang terjadi.
“Harapannya, pemerintah bisa sadar dan melakukan perbaikan. Bukan hanya mahasiswa dan pemuda, tetapi masyarakat juga harus terus menyuarakan, agar pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan yang ada,” harapnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya:
1. Stop militerisme di ruang sipil dan kembalikan TNI pada ranah fungsi serta pertahanan negara
2. Hentikan segala bentuk kriminalitas terhadap aktivis
3. Tuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM berat secara adil dan transparan
4. Tegakkan demokrasi yang berpihak kepada rakyat bukan kepada oligarki
5. Wujudkan reformasi secara konkrit demi Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan manusiawi
6. Kembalikan TNI ke barak
Reporter: Indah
Editor: Ahmad
