Dalam sejarah politik Indonesia modern, mahasiswa kerap hadir sebagai kekuatan pengejut. Namun, di mata Soeharto, mahasiswa kritis justru dipandang sebagai ancaman yang harus dikendalikan.
Sepanjang dekade 1970-an, gelombang demonstrasi terus bergulir. Peristiwa Malari 1974 yang menewaskan banyak mahasiswa tidak menyurutkan keberanian mereka. Puncaknya terjadi pada 28 Oktober 1977, saat Ikrar Mahasiswa Indonesia dibacakan di hadapan sekitar 8.000 mahasiswa di kampus ITB Bandung. Isinya terang-terangan menolak pencalonan kembali Soeharto untuk periode ketiga. Rezim pun gempar. Sejak saat itu, upaya untuk melumpuhkan gerakan mahasiswa mulai dirancang secara sistematis.
Pada 1978, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef mencetuskan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Secara formal, kebijakan ini bertujuan mengembalikan fungsi kampus sebagai pusat pembelajaran.
Namun, di balik jargon akademik tersebut, tersimpan kepentingan politik yang jelas: membungkam suara mahasiswa. Melalui NKK/BKK, Dewan Mahasiswa (DM) yang selama ini menjadi motor gerakan dibubarkan. Organisasi kemahasiswaan dibatasi hanya pada kegiatan kesejahteraan serta minat dan bakat yang steril dari politik. Kurikulum dikencangkan, ruang gerak dipersempit. Mahasiswa boleh pintar, tapi tidak boleh berani.
Dampaknya terasa cepat. Dalam kurun 1978 hingga awal 1980-an, suasana kampus berubah drastis. Dari yang sebelumnya ramai dengan diskusi kritis dan aksi demonstrasi, kampus menjadi lebih hening dan patuh. Intensitas gerakan mahasiswa menurun tajam. Aksi protes yang tersisa berlangsung sporadis (hanya kadang-kadang saja) dan tidak lagi memiliki daya tekan politik yang kuat.
Dengan dibubarkannya Dewan Mahasiswa, tidak ada lagi wadah yang mampu menyatukan suara mahasiswa di tingkat universitas. Gerakan terpecah ke tingkat fakultas, bahkan cenderung bergerak diam-diam. Pola perlawanan pun berubah, dari aksi terbuka menjadi gerakan intelektual tertutup, melalui kelompok diskusi kecil dan media kampus yang diawasi.
Di tengah situasi tersebut, muncul krisis identitas di kalangan mahasiswa. Mereka berada dalam posisi serba salah dan tidak bisa bersikap radikal karena tekanan negara, tetapi juga tidak sepenuhnya tunduk karena dorongan perubahan tetap ada.
Meski kebijakan ini mulai dicabut pada pertengahan 1980-an, dampaknya bertahan lama. Kampus yang seharusnya menjadi ruang nalar kritis, justru berubah menjadi institusi yang jinak di hadapan kekuasaan.
Namun, pembungkaman tidak pernah benar-benar berhasil. Benih perlawanan tetap tumbuh di ruang-ruang kecil, dalam diskusi terbatas, jaringan informal, dan media kampus yang masih berani terbit.
Jaringan inilah yang kelak menjadi fondasi bagi gerakan mahasiswa 1998 yang berhasil menggulingkan rezim Soeharto. NKK/BKK mungkin sempat membungkam kampus, tetapi sejarah menunjukkan bahwa, suara yang ditekan terlalu lama tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali meledak.
Penulis: Delis
Editor: Frida
