Serang, lpmsigma.com – Massa aksi yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN SMH Banten, menggelar demo untuk menyuarakan beberapa tuntutan di depan gedung DPRD Provinsi Banten. (7/10)
Masa aksi ini menyerukan 10 tuntutan di antaranya
Selesaikan konflik rumah ibadah di Cilegon, tuntaskan kasus korupsi di Banten, wujudkan sistem pendidikan yang baik, selesaikan konflik agraria di Banten, meminimalisir pengangguran di Banten, selesaikan permasalahan lingkungan hidup di Banten, sediakan rumah sosial di Banten, perbaiki infrastruktur di Banten, ciptakan ruang ramah perempuan dan anak di Banten, dan tolak kenaikan BBM.
Ujang Ahmanudin ketua komisariat PMII, menyampaikan kritikan kepada 22 tahun berdirinya pemerintah daerah provinsi Banten, bahwa Banten masih memiliki problem problem yang belum bisa diselesaikan, seperti rendahnya tingkat pendidikan,kesehatan, dan korupsi. Ia juga berharap kasus seperti korupsi bisa terselesaikan dan tidak terulang kembali.
“22 tahun Banten berdiri, tapi masih memiliki banyak problem, apalagi soal pendidikan yang belum sampai ke daerah pelosok, untuk menulis pun masih lesehan karena kurang nya meja untuk belajar, posyandu yang minim, nah di tambah korupsi, korupsi di bank Banten itu mencapai kerugian kurang lebih 18 miliar,” ujarnya.
Ujang juga menambahkan apabila pihak DPRD masih belum mengindahkan tuntutan yang mereka berikan, maka PMIi UIN Banten akan melakukan demo lanjutan.
Di tempat yang sama, koordinator lapangan Syahril ia menyampaikan bahwa masih banyak sekali masalah yang ada di Banten contohnya infrastruktur, insfratruktur yang perlu di perbaiki pemerintah adalah jalan di Lebak serta jalan lintas Kramatwatu yang sangat hancur.
“Sampai detik ini, kita mengetahui tentang data APD yang di dapatkan oleh pemerintah, tapi sejauh ini belum ada infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah,”
Kemudian Syahril berharap pemerintah provinsi Banten bisa mendengar aspirasi yang disampaikan karena aspirasi yang di dapatkan merupakan aspirasi dari rakyat.
“Saya berharap stakeholder yang ada di provinsi Banten, bisa mendengar dan menertibkan segala problematika yang terjadi di provinsi Banten,” tuturnya.
Penulis: Mg_Dede
Editor: Een
