Serang, lpmsigma.com – Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mendesak pemerintah untuk mengevaluasi berbagai kebijakan nasional, serta memperbaiki kondisi ekonomi yang dinilai semakin memburuk. Sikap tersebut disepakati dalam Konsolidasi Akbar KBM UIN Banten, yang digelar pada Selasa (16/06/26) malam.
Mengusung tagar #MenujuIndonesiaBangkrut dan #UINBantenMenjemputRevolusi, forum tersebut menyoroti sejumlah persoalan nasional, mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berdampak pada kenaikan harga Pertamax, wacana revisi Undang-Undang Polri dan TNI, hingga polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil.
Wakil Ketua Sema-U UIN Banten, Alvin, menjelaskan bahwa, konsolidasi ini lahir dari akumulasi keresahan mahasiswa, terhadap kondisi negara saat ini.
“Ini merupakan sikap konkret dari teman-teman KBM meskipun diinisiasi oleh Dema-U. Gerakan ini lahir dari keresahan bersama dan dilatarbelakangi oleh amarah yang sama, sehingga melahirkan tuntutan yang sama pula,” ujarnya.
Ia menilai, gerakan mahasiswa tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan masyarakat sipil. Menurutnya, persoalan ekonomi dan kebijakan publik yang dikritisi, merupakan masalah yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Harusnya peran mahasiswa hari ini adalah sebagai wadah memetakan dan membersamai gerakan rakyat. Maka dari itu, KBM UIN Banten meminta kerja sama kepada masyarakat untuk ikut terlibat. Kita harus bergerak bersama, karena mahasiswa adalah bagian kecil dari rakyat itu sendiri,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut dari konsolidasi tersebut, KBM UIN SMH Banten secara resmi menyerukan aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang akan digelar di kawasan Ciceri, Kota Serang, pada Rabu (17/06/26).
Menutup agenda konsolidasi, Ketua Dema-U UIN Banten, Syahid, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi, demokrasi, dan arah kebijakan publik yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
“Mencermati berbagai kebijakan dan dinamika kebangsaan yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat, kami menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi ekonomi, demokrasi, dan arah kebijakan publik di Indonesia saat ini. Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, KBM UIN SMH Banten dengan tegas menolak dan menuntut pemerintah untuk segera memenuhi lima poin krusial,” tegasnya.
Adapun lima tuntutan yang disampaikan KBM UIN SMH Banten adalah sebagai berikut:
1. Mendesak pemerintah mengambil langkah konkret, untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan memperbaiki kondisi ekonomi nasional.
2. Menolak kebijakan kenaikan harga BBM, yang dinilai semakin membebani masyarakat, serta menuntut jaminan akses energi yang terjangkau.
3. Mendesak pemerintah dan DPR meninjau kembali, serta mencabut pasal-pasal bermasalah dalam UU Polri dan UU TNI, yang berpotensi memperluas kewenangan represif.
4. Menuntut pembebasan serta penghentian segala bentuk kriminalisasi, terhadap mahasiswa yang ditahan, akibat menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi.
5. Mendesak pemerintah menghentikan pemborosan APBN, pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes), serta memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan mendesak masyarakat.
Reporter: Irma
Editor: Frida
