Kemunculan robot berseragam polisi dalam perayaan HUT ke-79 Bhayangkara baru-baru ini menarik perhatian publik. Dalam video yang diunggah akun X resmi @divisihumaspolri memperlihatkan robot berjalan di barisan parade. Kehadiran robot ini dinilai sebagai simbol kemajuan teknologi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sekaligus menunjukkan kesiapan Polri dalam menyongsong era digital.
Bagi sebagian masyarakat, kehadiran robot tersebut memang terlihat keren. Namun bagi sebagian yang lain, kemunculan ini justru menimbulkan pertanyaan. Di tengah upaya Polri menampilkan citra modern melalui kecanggihan teknologi, berbagai persoalan mendasar masih belum terselesaikan. Mulai dari kekerasan terhadap demonstran, hingga upaya kriminalisasi terhadap suara-suara kritis di ruang publik.
Kontras ini membuat publik bertanya-tanya: benarkah Polri sedang berbenah, atau justru sibuk memperindah tampilan luarnya? Kehadiran teknologi seperti robot memang dapat menjadi simbol kemajuan. Namun jika hanya di jadikan panggung pencitraan, tanpa disertai perubahan nyata dalam cara melayani dan melindungi masyarakat, maka kemajuan tersebut akan terasa kosong dan tak bermakna.
Ini menjadi semacam pertunjukan visual bahwa Polri kini dianggap “modern” dan “maju”. Namun sayangnya, kemajuan tersebut belum menyentuh aspek yang lebih penting, seperti perlindungan hak asasi manusia dan transparansi dalam penegakan hukum. Di Semarang, sejumlah mahasiswa justru ditangkap saat menggelar aksi damai memperingati Hari Buruh, mereka tidak melakukan kekerasan hanya menyuarakan keresahan yang nyata. Namun, respon yang di terima bukan dialog melainkan represi.
Karena itu, persoalannya bukan terletak pada kehadiran robot itu sendiri, melainkan pada prioritas. Ketika sebuah institusi lebih mengedepankan pencitraan teknologi canggih ketimbang membangun hubungan yang adil dan transparan dengan masyarakat, maka yang tercipta hanya jurang ketidakpercayaan publik.
Jika Polri benar-benar serius ingin berubah, seharusnya perubahan itu dimulai dari hal yang paling mendasar seperti mendengarkan kritik, menghormati hak sipil, dan menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam setiap tindakan.
Penulis: Mg_Nabil
Editor: Indah
