Serang, lpmsigma.com – Menanggapi berbagai keluhan mahasiswa terkait pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal, Pusat Jaminan Produk Halal (PJPH)/LP3H UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan program. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), anggaran pelatihan, hingga belum meratanya kompetensi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) disebut menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan KKN Tematik Halal, Kamis (16/07/26).
Kepala PJPH UIN SMH Banten, Asep Saefurohman, mengatakan peserta KKN Tematik Halal terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) melalui Learning Management System (LMS) milik Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dari sekitar 360 mahasiswa yang mengikuti pelatihan, hanya 241 peserta yang dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat PPH sebagai syarat mengikuti program.
“Mahasiswa yang belum memiliki sertifikat PPH tidak dapat mengikuti pendampingan sertifikasi halal. Sertifikat tersebut diterbitkan langsung oleh BPJPH, sehingga kampus tidak memiliki kewenangan menentukan kelulusan peserta,” ujarnya.
Menanggapi keluhan mahasiswa mengenai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang dinilai belum memahami proses sertifikasi halal, Asep membenarkan tidak semua DPL telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat PPH.
“Ada DPL yang sudah memiliki sertifikat, tetapi ada juga yang belum mengikuti pelatihan. Wajar apabila mereka belum memahami seluruh proses teknis karena memang belum mendapatkan pembekalan sebagai Pendamping Proses Produk Halal,” jelasnya.
Ia mengatakan pihak kampus telah menyiapkan pelatihan bagi para DPL agar kompetensi pembimbing dapat lebih merata pada pelaksanaan berikutnya. Terkait minimnya pembekalan yang sebelumnya dikeluhkan mahasiswa, Asep menjelaskan pelatihan tatap muka hanya dapat diikuti sekitar 50 peserta karena keterbatasan anggaran. Sementara peserta lainnya mengikuti pembekalan secara daring melalui Zoom dan LMS BPJPH.
“Awalnya kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan secara langsung. Namun, tahun ini kami tidak lagi memperoleh bantuan pendanaan seperti tahun sebelumnya sehingga anggaran kampus belum mampu mengakomodasi seluruh peserta,” katanya.
Asep juga mengakui jumlah personel yang menangani program masih sangat terbatas. Menurutnya, proses verifikasi dokumen hingga pendampingan mahasiswa masih ditangani oleh sedikit petugas sehingga tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan cepat.
“SDM kami memang sangat terbatas. Bahkan proses verifikasi pengajuan sertifikasi halal masih kami tangani sendiri. Karena itu, kami memahami apabila masih ada kendala yang dirasakan mahasiswa selama pelaksanaan program,” ujarnya.
Meski demikian, ia memastikan LP3H tetap membuka layanan help desk bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan selama proses pendampingan sertifikasi halal.
“Mahasiswa dapat datang langsung ke kampus apabila mengalami kendala. Kami akan membantu semaksimal mungkin sesuai kapasitas yang kami miliki,” tuturnya.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa peserta KKN Tematik Halal mengeluhkan minimnya pembekalan, ketidakjelasan informasi, perubahan jadwal yang berulang, serta keterbatasan pendampingan dalam penggunaan OSS dan SIHALAL. Mahasiswa juga menilai kompetensi sebagian Dosen Pembimbing Lapangan belum memadai sehingga proses pendampingan belum berjalan secara optimal.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Asep menyatakan seluruh persoalan yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi bagi LP3H, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan KKN Tematik Halal pada periode berikutnya.
“Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan program ini. Evaluasi dari mahasiswa menjadi masukan yang sangat penting, agar penyelenggaraan KKN Tematik Halal ke depan dapat berjalan lebih baik,” pungkasnya.
Reporter: Ikhda
Editor: Indah
