Serang, lpmsigma.com Surat edaran kebijakan rektor terkait keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dinilai belum mengakomodir usulan mahasiswa. Fikri Maswandi selaku Koordinator Umum Komunitas Soedirman mengatakan, pemotongan UKT yang hanya senilai 15 persen itu sangat jauh dari tuntutan mahasiswa pasca demonstrasi.
“Lembaga jangan hanya berempati. Kebijakan ini saya rasa dikeluarkan hanya sebagai formalitas kepada mahasiswa. Angka 15 persen itu terlalu kecil. Mahasiswa telah mengajukan potongan UKT sebesar 50 persen pada aksi demonstrasi lalu,” ujar Fikri kepada kru SiGMA, Senin (29/6).
Menurutnya, rektor harus menjadi pahlawan kebijakan untuk meringankan beban mahasiswa serta walinya, dan itu diberlakukan secara menyeluruh.
“Kami melihat bahwa pemotongan UKT ini juga memiliki syarat-syarat yang ribet dan pelik, terlebih hal itu juga tidak dilakukan secara menyeluruh ke setiap mahasiswa,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Forum Silaturahmi UKM (FSU) Inayatullah menemukan keganjalan dalam skema keringanan pembayaran UKT yang baru diedarkan lusa kemarin.
Menurutnya tidak ada upaya transparansi dari lembaga kepada mahasiswa. Sebab kebijakan itu sudah ditandatangani oleh rektor dua hari sebelum mahasiswa melakukan demonstrasi pada Rabu (25/6).
“Ada dugaan kuat bahwa lembaga menahan surat keputusan yang ditandatangani oleh Rektor, aksi demonstrasi terjadi sudah 2 kali, omong kosong jika kebijakan yang diambil oleh lembaga adalah hasil audiensi mahasiswa dan lembaga,” kata Inayatullah.
Menurutnya mahasiswa tidak ambil bagian untuk menentukan nasibnya sendiri. Pemotongan UKT ini hanya disetujui dan disepakati oleh lembaga saja. “Mahasiswa tidak dilibatkan secara langsung dan tidak etis untuk masa depan kampus yang katanya rahmatan lil alamin,” pungkasnya. [Khud/Reski/SiGMA]
