Fenomena dinasti politik masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini, bahkan setelah pemilu 2024. _Asian Journal of Comparative Politics_ memberikan beberapa definisi mengenai konsep dinasti politik. Secara umum, dinasti politik diartikan sebagai situasi di mana sebuah keluarga memiliki beberapa anggota yang menduduki jabatan terpilih dan memiliki pengaruh signifikan terhadap politik lokal, regional, atau nasional.
Di beberapa daerah, seperti Banten, dinasti politik tampaknya telah menjadi bagian dari realitas politik sehari-hari. Sejak berdirinya sebagai provinsi yang memisahkan diri dari Jawa Barat, kekuasaan di daerah ini sering kali berada di tangan satu keluarga.
Beberapa studi menunjukkan bahwa dinasti politik merupakan salah satu konsekuensi dari sistem demokrasi itu sendiri. Dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik, termasuk anggota keluarga dari pejabat yang sedang atau telah berkuasa.
Namun, perlu ditekankan bahwa dinasti politik dapat membawa konsekuensi serius, seperti potensi kerusakan pada pilar demokrasi dan terganggunya efektivitas pemerintahan. Negara yang terjebak dalam dinasti politik cenderung menghadapi tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
Di Indonesia, praktik dinasti politik sudah ada sejak lama, bahkan sebelum era reformasi. Salah satu contoh yang sering dikutip adalah pada masa kepemimpinan Presiden Suharto.
Salah satu risiko yang sering dikaitkan dengan dinasti politik adalah meningkatnya potensi korupsi. Konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga atau kelompok tertentu dapat mengurangi akuntabilitas dan memperkuat nepotisme serta patronase.
Setelah pemilihan presiden, beberapa kebijakan publik di negara ini diduga masih terus diubah untuk memenuhi kepentingan pribadi, termasuk pengangkatan anak atau orang terdekat ke posisi strategis.
Dinasti politik bisa merusak esensi demokrasi. Politik yang seharusnya menjadi alat untuk melayani masyarakat luas, malah bisa terdistorsi menjadi sarana untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Patronase dan nepotisme berpotensi menghambat upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan.
Selain itu, dinasti politik juga dapat mengancam pluralisme, yaitu prinsip demokratis yang menekankan pentingnya keragaman suara dan pandangan dalam pemerintahan. Dominasi oleh satu keluarga atau kelompok dalam politik dapat menyebabkan marginalisasi suara-suara lain.
Mengakhiri atau membatasi pengaruh dinasti politik memerlukan kombinasi dari reformasi kebijakan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan perubahan budaya politik.
Masyarakat perlu tetap waspada bahwa dinasti politik dapat berdampak negatif pada masa depan. Anggota dinasti politik mungkin memiliki akses lebih mudah ke sumber daya negara seperti dukungan pemerintah, pekerjaan, atau manfaat lainnya, sementara masyarakat umum mungkin saja akan kurang mendapat perhatian.
Bagaimana menurut Anda?
Apakah dinasti politik ini masih ingin dilanjutkan hingga ke generasi berikutnya?
Penulis: Mg_Bella
Editor: Naila
