Fenomena kesenjangan sosial yang selaras dengan pendidikan tinggi masih menjadi topik yang relevan dan penting. Berbagai ahli dalam bidang pendidikan dan sosiologi telah memberikan definisi mengenai pendidikan, yang dianggap sebagai alat untuk mobilitas sosial. Secara umum, pendidikan tinggi dilihat sebagai sarana yang dapat membuka akses menuju status ekonomi yang lebih tinggi melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan dan jaringan sosial.
Meskipun demikian, di berbagai negara termasuk Indonesia kesenjangan sosial dalam akses pendidikan tinggi tampaknya tetap menjadi tantangan yang sulit diatasi. Peningkatan biaya pendidikan yang terus meningkat, bersama dengan distribusi sumber daya pendidikan yang tidak merata menjadi hambatan besar bagi banyak individu terutama dari kelas ekonomi bawah untuk mendapatkan pendidikan tinggi.
Namun, penting untuk dicatat bahwa pendidikan tinggi tidak selalu membawa peningkatan ekonomi yang signifikan bagi semua lulusan. Dalam beberapa kasus, pendidikan tinggi semakin membuat nyata kesenjangan sosial. Mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kuat cenderung mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan akses ke jaringan sosial yang lebih luas, sehingga mereka tetap unggul dalam persaingan pekerjaan dan peluang karier. Sebaliknya, lulusan dari keluarga kurang mampu mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang berkualitas meskipun telah menyelesaikan pendidikan tinggi.
Di Indonesia, kesenjangan ini tampak nyata dalam data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa ada sekitar 871.860 lulusan S1 dan 173.846 dari diploma yang menganggur. Fenomena ini sudah ada sebelum era reformasi, di mana ketimpangan dalam akses pendidikan berkualitas terlihat antara kelas menengah atas dan kelas bawah.
Salah satu risiko yang sering dikaitkan dengan kesenjangan sosial dalam pendidikan tinggi adalah menurunnya kepercayaan terhadap institusi pendidikan itu sendiri. Jika perguruan tinggi hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu secara finansial, maka pendidikan kehilangan fungsinya sebagai alat pemersatu dan penyetaraan.
Setelah banyak perubahan kebijakan pendidikan, beberapa program bantuan seperti beasiswa memang telah diluncurkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Namun, masih banyak daerah yang kurang terjangkau oleh bantuan tersebut dan ketimpangan dalam kualitas pendidikan tetap menjadi masalah serius.
Pendidikan tinggi bisa merusak esensi mobilitas ekonomi jika tidak didukung oleh sistem yang adil. Pendidikan yang seharusnya menjadi jembatan bagi seluruh lapisan masyarakat menuju kesejahteraan, malah dapat menjadi sekat yang memperkuat kesenjangan. Dalam sistem yang tidak seimbang, anak-anak dari keluarga kurang mampu mungkin merasa bahwa kuliah hanya akan menambah beban hutang tanpa jaminan pekerjaan yang baik di masa depan.
Selain itu, kesenjangan sosial dalam pendidikan tinggi juga dapat merusak tatanan masyarakat yang pluralis. Ketika hanya segelintir golongan yang mampu mendapatkan akses pendidikan berkualitas, maka dominasi kelompok tersebut dalam ekonomi dan politik akan terus berlanjut, sementara yang lainnya semakin tertinggal.
Mengakhiri atau mengurangi kesenjangan sosial dalam pendidikan tinggi membutuhkan kebijakan yang lebih inklusif, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan berkualitas untuk semua, serta komitmen untuk menyediakan sumber daya yang memadai bagi daerah-daerah yang tertinggal.
Masyarakat perlu tetap waspada bahwa kesenjangan dalam pendidikan dapat berdampak pada masa depan bangsa. Jika pendidikan tinggi hanya menjadi akses bagi mereka yang mampu secara ekonomi, maka harapan untuk mobilitas ekonomi melalui jalur pendidikan akan semakin pudar.
Penulis: Mg_Fadly
Editor: Rubbi
