Serang, lpmsigma.com – Sejumlah anggota komunitas Duta yang tergabung dalam wadah bernama Jiwa Pemuda, melaporkan adanya dugaan penipuan dan penggelapan dana oleh Founder Jiwa Pemuda. Dana yang diduga digelapkan hampir Rp100 juta, yang melibatkan peserta dari beberapa program Duta yang ada.
Salah satu korban menuturkan bahwa, setiap program melakukan rekrutmen peserta dengan biaya mulai dari Rp100.000 hingga Rp150.000. Dana tersebut dijanjikan akan digunakan untuk selempang, plakat, hingga program pengabdian fully funded ke Pulau Seribu. Namun, hingga kini sudah batch lima, mayoritas peserta belum menerima hak mereka.
“Kita sudah berbincang dengan CEO-nya, katanya mau ada dana kembali. Tapi hanya sedikit dari mereka yang menerima dana kembali dan malah kabur dari masalah ini,” tuturnya (07/05).
Sementara itu korban lainnya, Salsa, ia merupakan peserta dari Jawa Tengah, mengungkap pengalaman buruk saat menghadiri gathering Duta Kepemudaan tahun 2024. Ia dan rekannya dijanjikan tempat tinggal di “Office Jiwa Pemuda” selama kegiatan. Namun tempat tersebut ternyata dimilai tidak layak huni.
“Kami tidur di ubin, tempatnya mirip gudang. Tidak ada air, bahkan lampu kamar mandipun tidak berfungsi. Saya sampai jalan kaki jauh, hanya untuk bisa mandi di Masjid,” ungkap Salsa ketika diwawancarai kru LPM SiGMA.
Walau sempat memberikan klarifikasi secara lisan, CEO Jiwa Pemuda tidak pernah melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah ini dan mengganti kerugian para peserta maupun fasilitator. Justru menurut Nafila sebagai korban, Founder Duta Kepemudaan Indonesia menyuruh mereka keluar dari grup dan berhenti bersangkutan dengan komunitas tersebut.
“Bukannya diselesaikan, justru kami disuruh keluar dari grup. Padahal kami hanya meminta kembali hak yang dijanjikan,” ungkap Nafila.
Sementara itu, pihak Jiwa Pemuda sempat menyampaikan klarifikasi melalui pesan resmi. Mereka menyatakan tidak dapat melakukan refund karena dana telah digunakan untuk pembelian dan pengiriman selempang serta plakat.
Namun, para peserta menolak menerima selempang karena waktu tugas mereka telah lama lewat.
“Para peserta mengeluhkan bahwa selempang itu sudah tidak berguna. Kami butuh refund karena identitas seperti itu dibutuhkan saat bertugas, bukan setelah masa jabatan selesai,” jelas Nafila.
Pihak mereka menyatakan keterlambatan terjadi akibat libur panjang dan kendala administratif. Mereka menjanjikan pengiriman selempang dan plakat tetap dilanjutkan, dan akan menyertakan bukti resi serta surat dari tim kuasa hukum. Namun, hingga tulisan ini terbit, belum ada tindak lanjut yang jelas.
Reporter: Indah
Editor: Enjat
