Tulisan yang dikirim oleh Happid – Jurusan Sejarah Peradaban Islam
Tidak bisa dipungkiri, perayaan Hari Buruh di Indonesia selalu menghadirkan kejanggalan yang, jika dicermati, menunjukkan sesuatu yang lebih kompleks dari sekadar perbedaan cara merayakan. Di satu sisi, ada buruh yang berkumpul di Monas bersama pemerintah dan dihadiri Presiden Prabowo beserta jajaran elite negara. Di sisi lain, ada buruh yang memilih turun ke jalan, berdiri di depan gedung DPR/MPR, dan menyuarakan tuntutan secara terbuka.
Dua lanskap ini kerap dibaca secara oposisi biner. Seolah-olah mereka yang berada di jalanan merepresentasikan kemurnian perjuangan, sementara yang hadir di Monas dianggap bentuk kompromi. Pembacaan ini terlalu menyederhanakan realitas. Keduanya sama-sama berbicara tentang keadilan, tetapi berangkat dari ruang dan relasi yang berbeda. Apa yang terjadi di Monas bukan ketiadaan tuntutan, melainkan tuntutan yang masuk ke dalam orbit kekuasaan, dibingkai sekaligus dikendalikan.
Pidato Presiden Prabowo Subianto pada May Day 2026 di Monas menjadi contoh yang representatif. Negara hadir dengan bahasa yang akrab bagi buruh, mulai dari komitmen pengesahan UU PPRT, perlindungan pengemudi ojek online melalui Perpres, pembentukan Satgas PHK, hingga rencana rumah subsidi bagi pekerja. Semua disampaikan dengan gestur yang kuat dan simbolisme yang membangun kedekatan emosional.
Namun, di titik inilah persoalan muncul. Bahasa negara tidak sekadar bahasa kebijakan, tetapi juga bersifat persuasif. Ia tidak hanya menawarkan solusi, tetapi membangun kepercayaan. Dalam batas tertentu, kepercayaan ini penting, tetapi juga dapat meredam jarak kritis.
Kontradiksi kecil dalam perayaan tersebut menunjukkan cara kerja ini. Salah satunya penggunaan banner berbasis kecerdasan buatan. Sepintas, ini tampak sebagai soal efisiensi. Namun, di balik itu terdapat ironi. Di tengah narasi keberpihakan pada buruh, justru ada praktik yang secara implisit menggeser peran tenaga kreatif manusia.
Persoalannya bukan sekadar teknologi melawan manusia, tetapi logika yang melandasinya. Ketika efisiensi menjadi alasan utama, ruang bagi pekerja, terutama di sektor kreatif, perlahan terdesak. Kontradiksi ini tidak selalu tampak mencolok. Justru karena terlihat wajar, ia bekerja lebih efektif dan diterima tanpa banyak pertanyaan.
Dari sini terlihat bahwa apa yang terjadi di Monas bukan sekadar perayaan, tetapi juga produksi wacana. Negara hadir bukan hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pembentuk makna. Ia memengaruhi cara pandang tentang perjuangan, sikap buruh, dan batas kritik. Kritik tidak dihapus, tetapi ditempatkan dalam ruang yang lebih jinak dan tidak lagi mengancam.
Inilah yang dapat dibaca sebagai hegemoni. Bukan dominasi yang memaksa, tetapi dominasi yang bekerja melalui persetujuan. Buruh tetap merasa didengar dan dilibatkan, tetapi dalam batas yang telah ditentukan. Perayaan di Monas menjadi panggung tempat kekuasaan dan perlawanan tampak berdampingan, tanpa benar-benar setara.
Meski demikian, persoalan ini tidak sepenuhnya dapat dibebankan pada negara. Ada dimensi lain, yaitu bagaimana sebagian buruh memposisikan diri. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, ancaman PHK, dan ketidakpastian global, kehadiran dalam perayaan besar menjadi pilihan yang tidak sederhana. Di satu sisi memberi pengakuan, tetapi di sisi lain berpotensi mengaburkan posisi buruh sebagai subjek yang menuntut.
Di sinilah problem utamanya.
May Day sebagai momentum historis yang seharusnya menjadi ruang refleksi dan konsolidasi. Ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga upaya menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan. Tanpa itu, perjuangan mudah berubah menjadi seremoni, dan kritik menjadi formalitas. Jika kewaspadaan melemah, perayaan akan terus berulang dengan kemegahan yang sama, sementara substansi perjuangan perlahan memudar dan dianggap wajar.
