Serang, lmpsigma.com – Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten membuka bantuan layanan hukum gratis bagi masyarakat umum serta mahasiswa UIN SMH Banten, Kamis (18/12/25).
Direktur LKBH Fakultas Syariah, Atu Karomah, mengatakan layanan tersebut diberikan secara cuma-cuma, khususnya bagi masyarakat tidak mampu, setelah melakukan proses penilian terhadap perkara yang diajukan.
“Kami akan melihat terlebih dahulu permasalahan hukumnya. Jika pemohon berasal dari masyarakat tidak mampu, maka layanan bantuan hukum akan diberikan secara gratis,” ujarnya.
Atu menjelaskan, kepengurusan LKBH Fakultas Syariah terdiri dari berbagai unsur, mulai dari jajaran dekanat, dosen, hingga alumni. Hal ini bertujuan memperkuat peran lembaga dalam memberikan layanan hukum yang komprehensif.
“Kami ingin LKBH tidak hanya berperan dalam penangan perkara litigasi maupun non-litigasi, tetapi juga mengembangkan diri melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat” jelasnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Syariah UIN SMH Banten, Iin Ratna Sumirat, berharap keberadaan LKBH dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
“Keberadaan LKBH di Fakultas Syari’ah diharapkan dapat memberi kebermanfaatan bagi masyarakat, karena selama ini belum banyak yang mengetahui adanya layanan LKBH di UIN SMH Banten,” ungkap Iin.
Ia menambahkan, selain memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, LKBH Fakultas Syariah juga menyediakan layanan konsultasi hukum bagi masyarakat.
“Ketika masyarakat membutuhkan konsultasi hukum, baik terkait pernikahan, waris, dan kewarganegaraan hal tersebut dapat dikonsultasikan melalui LKBH Fakultas Syariah,” tuturnya.
Di sisi lain, Gempur Mahardhita, Divisi Penanganan Perkara LKBH Fakultas Syariah, menjelaskan alur pengajuan bantuan hukum gratis bagi masyarakat umum maupun mahasiswa UIN SMH Banten.
Menurutnya, pemohon dapat datang langsung ke kantor LKBH Fakultas Syariah dengan membawa identitas diri serta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Selanjutnya, pemohon akan diminta memaparkan kronologis perkara untuk dilakukan analisis terkait jalur penanganan, baik litigasi maupun non-litigasi.
“Datang langsung ke Fakultas Syariah, bawa identitas dan SKTM setelah itu, akan dilakukan analisis perkara dan penentuan bentuk pendampingan hukum yang akan diberikan,” jelasnya.
Desember sudah hampir usai. Dalam kalender organisasi mahasiswa, ini semestinya bukan lagi masa menunggu, melainkan waktu kepastian. Sosialisasi Pemilihan Umum Mahasiswa (PUM) seharusnya telah berlangsung, tahapan sudah diumumkan, dan mahasiswa mengetahui ke mana arah demokrasi kampus akan berjalan. Namun hingga tulisan ini terbit, informasi resmi mengenai PUM tak kunjung disampaikan. Keheningan ini terlalu janggal untuk sebuah lembaga legislatif mahasiswa yang seharusnya menjadi penentu ritme demokrasi.
SEMA-U tampak terjebak dalam pola lama yakni menunda, mengulur, lalu membungkusnya sebagai proses. Penundaan PUM seperti telah menjadi rutinitas tahunan. Jika kembali diundur ke Januari, alasannya nyaris selalu sama yakni anggaran. Tahun berjalan tak pernah berdiri di atas kakinya sendiri, 2023 memakai anggaran 2024, lalu pelaksanaan PUM 2024 direncanakan menggunakan anggaran 2025. Praktik ini bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan cerminan dari tata kelola yang tidak pernah dibenahi. Sebuah lingkar setan yang dibiarkan berputar tanpa kehendak untuk memutusnya.
Masalahnya bukan semata soal keterlambatan, melainkan soal tanggung jawab. Ketika SEMA-U mengetahui potensi krisis anggaran sejak awal, seharusnya ada langkah korektif yang tegas dan terbuka. Namun yang terjadi justru sebaliknya yakni penundaan dibiarkan menjadi opsi pertama, bukan pilihan terakhir. Akibatnya, demokrasi mahasiswa kembali diposisikan sebagai agenda fleksibel, bukan kewajiban konstitusional.
Di sisi lain, fungsi pengawasan SEMA-U juga tampak tumpul. DEMA-U yang diketahui tidak aktif serta bermasalah secara internal tak mendapatkan teguran resmi. Tidak ada pernyataan kelembagaan, tidak pula sikap politik yang jelas. Padahal, dalam sistem organisasi mahasiswa, diamnya legislatif bukanlah bentuk kehati-hatian, melainkan sinyal bahwa pelanggaran bisa dibiarkan.
Ketiadaan sikap ini mempertegas kesan bahwa SEMA-U lebih memilih menjaga stabilitas semu ketimbang menjalankan mandat pengawasan. Ketika eksekutif bermasalah dan legislatif memilih bungkam, maka mekanisme check and balance kehilangan maknanya. Yang tersisa hanyalah struktur organisasi tanpa daya kontrol.
Alih-alih memprioritaskan penyelesaian persoalan mendasar tersebut, SEMA-U justru baru menjadwalkan reses pada bulan Desember, bahkan reses dapil pemilihan di akhir bulan. Agenda ini seolah ditempatkan tidak penting karena dilakukan di akhir tahun. Fungsi kelembagaan pun tereduksi menjadi sekadar pemenuhan daftar program kerja, bukan kerja substantif yang menjawab krisis.
Logika semacam ini menunjukkan pergeseran orientasi. Bukan lagi soal menjalankan fungsi, melainkan memastikan program terlaksana di atas kertas. Padahal, reses tanpa kepastian arah politik kelembagaan hanya akan menjadi perjalanan administratif yang miskin dampak. Demokrasi mahasiswa tak membutuhkan lebih banyak kegiatan, melainkan keputusan.
Keloyoan SEMA-U pada akhirnya bukan soal kurangnya sumber daya atau sempitnya waktu, melainkan absennya keberanian untuk bertindak. Ketika penundaan dijadikan kebiasaan dan pembiaran dianggap kenormalan, maka yang sedang dirusak bukan hanya jadwal PUM, tetapi juga legitimasi lembaga itu sendiri.
Jika SEMA-U terus memilih menunggu dan mengulur, maka publik kampus patut bertanya. Siapa sebenarnya yang diwakili oleh lembaga ini? Sebab demokrasi mahasiswa tidak pernah mati secara tiba-tiba. Ia melemah perlahan, ditunda, diulur, dan dibiarkan oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Serang, lpmsigma.com — Dalam beberapa pekan terakhir, muncul gejolak di internal Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten. Kondisi ini dipicu oleh kekecewaan sejumlah mentri dan anggota terhadap kinerja Ketua dan Wakil Ketua DEMA-U, Kamis (18/12/25).
Salah satunya sekretaris Menteri Ekonomi Kreatif DEMA UIN Banten, Hidayat Nur Ahmad, menyebut dinamika yang terjadi di internal organisasi, termasuk munculnya kritik dari akun sosial media resmi DEMA-U terhadap presiden nya sendiri, sebagai bentuk luapan kekecewaan anggota.
“Melihat akun DEMA-U sekarang justru berbalik menyerang presidennya sendiri itu memamg terkesan aneh dan janggal. Tapi bagi saya, itu hanya bentuk kekecewaan teman-teman,” bebernya, ketika diwawancarai kru LPM SiGMA.
Hidayat menyayangkan tidak ada program kerja DEMA-U yang benar-benar berdampak selama satu periode kepengurusan. Menurutnya, sebagai organisasi mahasiswa tingkat universitas, DEMA-U seharusnya mampu menghadirkan kegiatan yang dirasakan langsung manfaat nya oleh mahasiswa.
“Kita sebagai bagian dari DEMA-U sangat menyayangkan, sekelas DEMA UIN Banten satu periode ini tidak ada kegiatan yang bener-bener berdampak bagi masyarakat kampus,” jelasnya.
Senada dengan itu, Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Banten, Rizki Alamsyah, menilai kinerja DEMA-U di bawah kepemimpinan yang ada tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, khususnya dalam hal pengadvokasian isu-isu kampus, maupun keterlibatan dalam persoalan daerah dan nasional.
“Semua bisa melihat, kinerja DEMA-U dibawah kepemimpinan Marjuki sama sekali tidak menunjukkan progres. Advokasian kasus di kampus, daerah, atau nasional juga minim keterlibatan. Setahu saya, aksi nyata cuma dilakukan dua kali,” ungkapnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa tanggung jawab merupakan kriteria utama seorang pemimpin. Menurutnya kondisi kepemimpinan DEMA-U saat ini menunjukkan sikap sebaliknya.
“Pemimpin itu harus bertanggung jawab. Tapi yang terjadi sekarang, pemimpin tersebut justru terkesan lepas tangan dari tanggung jawabnya,” pungkasnya.
SiGMAnia, tahukah kalian ternyata hutan memiliki ritme kehidupan seperti detak jantung yang bisa diukur? Hal ini mungkin terdengar seperti kisah fiksi ilmiah, ya? Tapi ternyata, hal ini merupakan fenomena nyata yang telah dibuktikan oleh ilmuwan dengan teknologi canggih.
Mari kita cek faktanya!
Uniknya, ternyata hutan yang sehat memang mengeluarkan nafas teratur yang bisa dideteksi melalui pengukuran karbon, kelembaban, dan pertumbuhan. Mengutip dari jurnal Primary Forest Loss in Indonesia Over oleh Gaveau, ritme alami hutan tropis ini dapat terganggu oleh aktivitas manusia, terutama deforestasi. Studi tersebut menunjukkan bahwa hutan primer Indonesia kehilangan lebih dari 9,75 juta hektar dalam dua dekade terakhir. Kerusakan ini terjadi dalam pola seperti detak jantung yang tidak teratur, periode penurunan diikuti lonjakan tajam saat izin baru atau kebakaran besar terjadi.
Ternyata, yang lebih mengejutkannya Indonesia secara konsisten menduduki peringkat kedua di dunia dalam kehilangan hutan primer tropis setelah Brasil menurut data World Resources Institute. Padahal, Indonesia pernah dijuluki “Paru-Paru Dunia” karena memiliki hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia. Kini, paru-paru tersebut mengalami penurunan fungsi yang serius. Dalam analisis Global Forest Watch (2024), Indonesia kehilangan 238.000 hektar hutan primer pada tahun 2023 saja setara dengan 2,3 kali luas Jakarta. Ironisnya, 64% dari deforestasi ini terjadi secara legal di dalam kawasan yang sudah berizin menurut laporan Greenpeace Indonesia.
Hal ini terjadi karena hutan berfungsi layaknya paru-paru raksasa yang bernapas. Pada siang hari, hutan menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen melalui fotosintesis. Pada malam hari, terjadi proses respirasi. Ritme alami ini dikenal sebagai Irama Sirkadian Ekosistem. Saat hutan ditebang atau dibakar, detak jantung ini melemah dan menjadi tidak teratur, seperti tubuh yang mengalami gangguan irama jantung.
Para peneliti memakai satelit dan sensor khusus untuk mengukur kesehatan hutan. Teknologi mutakhir berhasil menangkap perubahan vitalitas hutan, terutama di area-area kritis seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Menariknya, menurut data Nature Sustainability menunjukkan bahwa 71% kerusakan hutan di Indonesia bersifat permanen karena berubah menjadi perkebunan monokultur. Hutan gambut yang dikeringkan untuk perkebunan malah berubah dari penyerap karbon menjadi pemancar karbon 24 jam non-stop.
Nah SiGMAnia, hal ini berhubungan dengan keseimbangan ekosistem yang mengikuti pola alam. Saat hutan utuh dan sehat, kemampuannya menyerap karbon dan menjaga keanekaragaman hayati juga optimal. Sebaliknya, saat hutan terdegradasi, fungsinya sebagai penyeimbang iklim juga terganggu.
Kesehatan hutan juga dapat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Ketika hutan dikonversi menjadi perkebunan monokultur atau area tambang, kemampuannya untuk bernapas dengan sehat semakin berkurang, atau bisa dibilang detak jantungnya semakin lemah. Ini karena hilangnya keragaman spesies serta terganggunya siklus air dan nutrisi dalam tanah berperan besar dalam menjaga ritme alami hutan.
Tekanan ekonomi juga turut berpengaruh dalam hal ini. Misalnya, permintaan global akan minyak sawit dan kayu menyebabkan percepatan deforestasi. Sementara itu, hutan primer di Papua kini semakin terancam karena menjadi benteng terakhir setelah hutan di Sumatera dan Kalimantan banyak yang telah hilang.
Para ilmuwan juga menemukan bahwa setiap hutan memiliki sidik jari ekologis yang unik, seperti halnya sidik jari pada manusia. Beberapa peneliti sedang mengembangkan teknologi yang bisa memanfaatkan pola kesehatan hutan ini untuk mendeteksi dini kerusakan ekosistem, bahkan sebelum dampaknya terlihat secara fisik.
Jadi, begitulah SiGMAnia. Meski hanya dapat diukur dengan alat khusus, tetapi hutan kita punya “Detak Jantung Rahasia” yang menjaga keseimbangan Bumi. Menjaga ritme alaminya berarti menjaga masa depan planet kita, dan Indonesia sebagai pemilik hutan terbesar ketiga di dunia memiliki tanggung jawab khusus untuk memulihkan detak jantung hutan yang semakin melemah ini.
Serang, lpmsigma.com – Dema Fakultas Syariah (Fasya) mengadakan Kunjungan Parlemen dan Ruang Dialog di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, tepatnya didalam Ruang Sidang Paripurna, pada Jum’at (12/12/25).
Dalam forum tersebut, Syahid selaku Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syari’ah menyoroti dua isu utama. Pertama, lemahnya kualitas pendidikan, pemerataan sarana pendidikan menengah, dan persoalan distribusi guru di Kabupaten Pandeglang.
“DPRD perlu melakukan evaluasi berkala terhadap dinas pendidikan, mengingat Pandeglang merupakan salah satu wilayah dengan penguatan infrastruktur pendidikan yang paling mendesak di Banten,” ujarnya.
Syahid juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pendistribusian beasiswa dan program bantuan pendidikan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten.
“Ada mahasiswa UIN Banten yang berprestasi hingga tingkat nasional, dan mereka harus dipastikan mendapatkan dukungan yang layak,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Ibud Sihabudin, Pelaksana Tugas (Plt) bagian Persidangan, Aspirasi, dan Humas DPRD Banten, menjelaskan bahwa persoalan pendidikan di Pandeglang sedang diupayakan melalui program sekolah gratis yang digagas Gubernur Banten, dengan fokus pada tingkat SMA.
“Program sekolah gratis sedang dalam tahap realisasi dan difokuskan pada jenjang SMA,” jelasnya.
Ia juga mendorong mahasiswa untuk berkoordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan terkait informasi program-program yang tersedia.
“Mungkin temen-temen bisa berdiskusi dengan dinas pendidikan. Ada program apa saja di sana, dan mudah-mudahan informasinya bisa dibagikan kembali,” tutupnya.
Selama delapan tahun terakhir, jabatan Tertinggi Organisasi Mahasiswa di UIN SMH Banten selalu diisi oleh laki-laki. Data yang kami temukan menunjukkan pola yang sama dari tahun ke tahun:
Rangkaian nama ini memunculkan pertanyaan yang sebenarnya sederhana yakni mengapa belum ada presma perempuan di UIN Banten?
Padahal, di keseharian organisasi kampus, mahasiswa perempuan bukan sekadar pelengkap. Mereka memimpin program, menjadi konseptor kegiatan, mengelola divisi, hingga menyelesaikan konflik internal organisasi. Banyak dari mereka yang punya kapasitas, visi, dan pengalaman yang setara, bahkan dalam beberapa kasus, lebih matang.
Di level nasional, kita punya banyak bukti bahwa perempuan mampu memimpin di ruang publik. Sri Mulyani membuktikan ketegasannya dalam mengelola keuangan negara. Tri Rismaharini dikenal dengan kepemimpinannya yang lugas saat membenahi birokrasi Surabaya. Megawati pernah menduduki kursi presiden, sementara Khofifah Indar Parawansa memimpin salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Semua ini menunjukkan satu hal yakni kepemimpinan perempuan bukan wacana baru, melainkan fakta yang sudah lama berjalan.
Jika perempuan bisa memimpin kementerian, kota, bahkan negara, maka memimpin organisasi mahasiswa tentu bukan hal yang tidak mungkin. Pertanyaannya apakah ruang kampus memberikan kesempatan yang sama bagi mereka?
Sejauh ini, figur perempuan memang jarang muncul sebagai calon presma. Entah karena enggan masuk gelanggang, atau karena dinamika politik kampus belum cukup memberi ruang. Yang jelas, potensi itu ada dan pernah terlihat di banyak UKM, fakultas, dan organisasi yang dipimpin perempuan.
Artinya, yang dibutuhkan bukan sekadar keberanian individu, tetapi juga kultur politik kampus yang lebih terbuka. Demokrasi kampus seharusnya menjadi tempat yang paling ideal untuk memberi ruang setara bagi siapa pun yang ingin memimpin.
UIN Banten mungkin belum pernah memiliki presma perempuan. Tapi dengan melihat kapasitas yang ada, pertanyaan itu mungkin tinggal menunggu waktu, kapan kampus ini siap melihat perempuan berada di posisi puncak kepemimpinan mahasiswa?
Serang, lpmsigma.com – Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) menggelar Talkshow Videografi di Aula Fuda Lt. 3 pada Rabu (10/12/25). Mengusung tema “From Passion to Profession: Membangun Karir sebagai Kreator Visual” kegiatan ini menghadirkan kreator konten Siswanto Nanja atau Ciwank sebagai narasumber.
Ketua Pelaksana, Fahrurozi, menjelaskan bahwa Ciwank dipilih karena kompetensi dan pengalamannya di bidang videografi.
“Melihat dari konten-konten yang ia buat dan pengalaman beliau yang sering mengisi talkshow, seminar, workshop, kami mengundang nya menjadi pemateri,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Ciwank menceritakan motivasi awalnya menjadi content creator dan video editor yang berawal dari masa pandemi. Saat bekerja sebagai freelancer tanpa pemasukan, ia menemukan inspirasi setelah menonton konten Raditya Dika.
“Waktu pandemi aku freelance dan nggak ada pemasukan sama sekali. Terus aku nonton konten Raditya Dika, dia bilang investasi yang modalnya nol rupiah adalah konten. Dari situ aku mulai ngenalin diri ke orang-orang kalau aku freelance konten editor,” tuturnya.
Berdasarkan pengalamannya, Ciwank menegaskan bahwa membuat konten adalah peluang terbuka bagi siapa pun yang ingin memulai karir tanpa modal besar. Ia mendorong anak muda untuk berani mencoba.
“Gaada yang tahu masa depan seperti apa, lebih baik menyesal karena kita sudah mencoba tapi tidak sesuai dengan harapan, daripada tidak mencoba sama sekali,” pungkasnya.
Serang, lpmsigma.com – Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasannudin (SMH) Banten menetapkan delapan wisudawan terbaik dengan predikat Pujian pada pelaksanaan Wisuda Sarjana ke-41 dan Pascasarjana ke-27. Kegiatan yang diikuti oleh 1.000 wisudawan tersebut berlangsung di Convention Center Hall Lt. 2, Sabtu (06/12/25).
Amallia Kusumaningrum, salah satu wisudawan terbaik dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya saat meraih penghargaan sebagai Hasanuddin Muda sekaligus lulusan terbaik Universitas.
“Jujur kaget sebenarnya, pastinya bahagia dan bangga bisa mewakili fakultas di tingkat universitas,” ujarnya.
Amalliah menambahkan bahwa pencapaiannya berawal dari mimpi dan tekad kuat sejak awal kuliah.
“Berawal dari mimpi melihat wisuda UIN Banten, ternyata ada anugerah Hasanuddin Muda. Karena ingin mewujudkan mimpi itu, selama kuliah berusaha maksimal. Alhamdulillah hasilnya juga terbaik,” tambahnya.
Di sisi lain, Ismilati Ikromah, wisudawan terbaik dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), membagikan tips menyelesaikan tugas akhir.
“Jangan malas, usahakan satu hari satu
lembar. Kadang cukup buka laptop lima menit lalu mulai nulis, nanti juga mengalir.
kalau nunggu mood bagus, susah. Jadi harus memaksa diri kita sendiri,” ujarnya.
Ia juga berpesan kepada mahasiswa agar terus konsisten dan menjaga lingkungan pergaulan yang mendukung.
“Tetap semangat, jangan menyerah. Bertemanlah dengan orang-orang yang bisa membawa kita lebih rajin,” tutupnya.
Berikut daftar wisudawan terbaik UIN SMH Banten 2025
Pascasarjana:
1. Wawan Abdullah jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dengan IPK 3,86 (S3)
2. Alsri Nurcahya Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dengan IPK 3,97 (S2)
Sarjana:
1. Amallia Kusumaningrum jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dengan IPK 3,89
2. Sarah Febrilia jurusan Hukum Tata Negara (HTN) dengan IPK 3,82
3. Sobina Fatmawati jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) dengan IPK 3,85
4. Ismilati Ikromah jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dengan IPK 3,89
5. Naeni jurusan Asuransi Syariah (AS) dengan IPK 3,85
6. Maulana Malik Fajar jurusan Fisika (FSI) dengan IPK 3,86
Serang, lpmsigma.com – Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis), Kementrian Agama RI, Prof. Dr. H. Amien Suyitno, M.Ag., menegaskan pentingnya integrasi antara ilmu dan keimanan saat menghadiri Wisuda Sarjana ke-41 dan Pascasarjana ke-27 UIN SMH Banten, yang digelar pada Sabtu (06/12/25).
Dalam pidatonya, Suyitno menegaskan bahwa perguruan tinggi Islam harus mampu membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi matang secara spiritual, dan emosional.
“Pendidikan tinggi Islam tidak boleh sekadar mengejar gelar akademik, tetapi harus menyinergikan kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional. Ilmu tanpa iman ibarat tubuh tanpa nyawa,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa para lulusan memiliki tanggung jawab moral sebagai pembawa nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat.
“Kalian adalah duta ilmu dan akhlak. Ke mana pun kalian pergi, bawalah nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin,” tambahnya.
Sementara itu, Rektor UIN SMH Banten, Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A. menyampaikan bahwa momen kelulusan bukanlah akhir dari hubungan antara dosen dan mahasiswa. Menurutnya, wisuda justru menjadi pintu pembuka untuk memperkuat jejaring akademik dan profesional.
“Wisuda bukan berarti memutus hubungan antara dosen dengan murid. Justru ini bagian dari pemantapan koneksi sekaligus memperluas jejaring,” ujarnya.
Ishom menambahkan bahwa kerjasama antar kampus, alumni, dan dunia industri harus terus ditingkatkan agar lulusan UIN SMH Banten mampu bersaing dan terserap lebih cepat di dunia kerja.
“Untuk mengukur penyerapan lulusan, berapa bulan alumni bekerja sesuai kompetensinya, kami menargetkan akreditasi unggul lebih dari 50% pada tahun 2026. Karena itu, kolaborasi harus terus diperkuat agar target ini tercapai,” tutupnya.
Kesulitan mengakses ruang publik, masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bagi penyandang disabilitas di Kota Serang. Teguh, seorang penyandang disabilitas daksa yang bergantung pada tongkat untuk bergerak, telah menyaksikan perubahan kota selama beberapa tahun terakhir. Namun perbaikan tersebut belum memberikan rasa aman yang memadai.
Sejak tinggal di rumah yang sekaligus menjadi sekretariat yayasan disabilitas pada 2018, ia melihat langsung bagaimana anggota komunitasnya menghadapi hambatan serupa setiap hari.
“Sekarang mending, walaupun ada di beberapa bagian kadang-kadang terpotong garis guiding block nya, kadang terhalang pohon, dimiringkan. Jadi guiding block nya itu tidak lurus” ujarnya saat ditemui, di rumahnya pada Selasa (18/11/2025).
Alih-alih membantu, jalur pemandu yang semestinya memudahkan justru kerap berbelok tanpa arah jelas dan membingungkan, terutama bagi penyandang netra. “Teman netra juga sering kepentok, sampai ada yang sobek kepalanya,” tambahnya.
Kondisi jalur guiding block yang terhalang tiang listrik. Foto diambil pada 27 November 2025
Pengalaman buruk lain yang masih diingat Teguh ketika ia terjatuh akibat melintasi trotoar yang tidak rata. Ia masih mengingat dulu material trotoar di Serang menggunakan keramik licin, sehingga resiko terpeleset sangat besar. Meskipun sebagian permukaan kini sudah diganti, masalah tidak berhenti di situ.
Pada beberapa titik, trotoar digunakan pedagang untuk berjualan atau bahkan dilewati sepeda motor. “Masih banyak pedagang, kadang dipakai motor,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuatnya harus turun ke badan jalan, pilihan yang berbahaya di tengah arus kendaraan.
“Saya pakai tongkat, jadi kalau jalurnya terputus atau licin, tongkat saya sering nyangkut jadi terpaksa turun ke badan jalan,” jelasnya.
Teguh menilai bahwa kurangnya pelibatan komunitas disabilitas dalam proses perencanaan turut memperburuk kondisi aksesibilitas di Kota Serang. Ia menekankan bahwa pemerintah kerap mengambil keputusan desain tanpa benar-benar mendengarkan pengalaman dan kebutuhan para pengguna utama fasilitas tersebut.
“Kami belum pernah diajak bicara oleh PUPR atau dinas terkait. Dengan dinas lain pernah, tapi kalau soal pembangunan jalan, kami belum pernah dilibatkan,” ujarnya.
Ia juga mengkritisi sejumlah kebijakan yang dianggap ramah disabilitas tetapi sejatinya tidak inklusif dalam praktiknya. Salah satu contohnya adalah penyediaan toilet khusus penyandang disabilitas yang menurutnya justru memperkuat pemisahan dan diskriminasi.
“Penyandang itu kan manusia, kebijakan itu harus adil. Toilet itu harusnya bisa dipakai semua, jangan dibedakan,” tegasnya.
Pak Teguh dan Misri (ketua yayasan disabilitas dan anggotanya saat ditemui. Foto diambil pada 18 November 2025)
Hambatan yang sama dialami Misri, anggota yayasan yang tinggal di kawasan Trondol. Ia mengaku hampir tidak pernah keluar rumah sendirian, bukan karena faktor fisik semata, tetapi karena kondisi jalan yang tidak mendukung mobilitas yang aman.
“Tidak pernah keluar rumah sendirian, takut. Soalnya kondisi jalan di sekitar perkampungan memang menyulitkan,” tuturnya, pada Selasa (18/11/2025).
Untuk bepergian, ia biasanya mengandalkan keluarga atau teman komunitas. Menurutnya, banyak guiding block tampak rapi secara visual, tetapi pemasangannya tidak mempertimbangkan pola gerak pengguna.
“Harusnya lurus, ini malah belok ke penghalang,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa fasilitas tersebut hanya ditemukan di jalan-jalan protokol. “Yang ada guiding block nya cuma ada di protokol kota. Di dalam perumahan tidak ada,” pungkasnya.
Data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah instansi pemerintah menunjukkan bahwa isu aksesibilitas di Kota Serang menyangkut kelompok masyarakat yang jumlahnya tidak kecil. Dalam distribusi penyandang disabilitas per wilayah, BPS mencatat lebih dari 500 penyandang disabilitas daksa tinggal di Kota Serang. Jika digabungkan dengan kelompok netra, rungu, intelektual, dan disabilitas ganda, jumlahnya mendekati seribu jiwa.
Data Pemerintah Provinsi Banten tahun 2020 juga menunjukkan angka yang hampir serupa, yaitu 776 penyandang disabilitas yang tercatat di Kota Serang, mencakup berbagai kategori kebutuhan.
Pendataan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi gambaran berbeda mengenai kelompok yang aktif berinteraksi dengan layanan publik. Padahal Pilkada Kota Serang 2024, terdapat 1.320 pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), meliputi disabilitas fisik, netra, rungu, mental, intelektual, dan wicara. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas yang terdata dalam sistem administrasi, khususnya pemilu, lebih tinggi dibandingkan dengan catatan sosial pemerintah daerah.
Pandangan dari pihak Pendidikan khusus turut menguatkan gambaran mengenai kondisi aksesibilitas di Kota Serang. Kepala Sekolah SKH Elmayra Shanum, Syifaun Najat, yang setiap hari mendampingi siswa penyandang disabilitas, menilai bahwa fasilitas publik yang tersedia masih belum menjawab kebutuhan dasar penggunanya. Ia mengakui bahwa sejumlah sarana mulai dibangun, namun pelaksanaanya kerap tidak sesuai dengan fungsi yang semestinya.
“Kalau dilihat sepintas, fasilitasnya ada. Tetapi ketika digunakan, banyak yang tidak tepat sasaran,” ujarnya, pada Rabu (19/11/2025).
Menurutnya, jalur pemandu, ramp, dan elemen aksesibilitas lain belum dirancang berdasarkan pola mobilitas penyandang disabilitas sehingga tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan.
Menurutnya, Kota Serang masih berada jauh dari kategori kota ramah disabilitas. Ia sering menjumpai trotoar baru yang tampak rapi, tetapi tidak ramah digunakan. Banyak guiding block berakhir pada rintangan, sementara ramp dibangun dengan kemiringan yang tidak memenuhi standar. “Sering saya lihat guiding block sudah dipasang, tapi malah arahnya ke tiang atau tembok,” tuturnya. Dalam kondisi seperti ini, fasilitas yang seharusnya mendukung mobilitas justru dapat menimbulkan risiko.
Lebih lanjut, Syifaun Najat menegaskan bahwa pembangunan fasilitas ramah disabilitas tidak cukup hanya memenuhi aspek visual atau keberadaan fisiknya. yang lebih penting adalah bagaimana fasilitas tersebut benar-benar berfungsi bagi penggunanya. Ia menyebut banyak fasilitas publik yang secara administratif memenuhi unsur ramah difabel, namun tidak didukung pengawasan atau edukasi bagi masyarakat. “Trotoar kadang sudah bagus, tapi dipakai parkir atau jualan. Jadi percuma, teman-teman disabilitas tetap turun ke jalan,” ujarnya.
Kondisi jalur guiding block yang terhalang PKL. Foto diambil pada 27 November 2025.
Syifaun Najat berharap Pemerintah Kota Serang dapat melibatkan sekolah luar biasa, yayasan disabilitas, dan komunitas pengguna langsung dalam proses perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Menurutnya, tanpa pelibatan tersebut, kebijakan cenderung tidak tepat sasaran.
“Kami siap dilibatkan, karena kami tahu apa yang dibutuhkan anak-anak di lapangan. Jangan sampai fasilitas dibangun, tapi tidak bisa dipakai,” pungkasnya.
Respons Pemerintah Kota Serang melalui Dinas PUPR menunjukkan bagaimana kebijakan aksesibilitas dipahami dan diterapkan pada tingkat teknis. Staf Bidang Bina Marga, Febri Kurniawan, menjelaskan bahwa pembangunan trotoar di Kota Serang telah mengacu pada regulasi nasional, yaitu pedoman Dirjen Bina Marga Nomor 7 Tahun 2023 sebagai pedoman terbaru pembangunan fasilitas pejalan kaki. Mereka menegaskan bahwa setiap proyek di ruas protokol wajib memuat aksesibilitas dasar.
“Setiap Pembangunan trotoar itu sudah masuk unsur-unsur aksesibilitas. Ada guiding block, ramp, dan ada space nya,” ujar Febri, pada Selasa (18/11/2025).
Febri Kurniawan (Staf Bidang Bina Marga. Foto diambil pada 18 November 2025).
Menurut Febri, sejumlah ruas jalan seperti Kawasan Royal, jalur menuju Rumah Sakit Derajat, serta area sekitar Alun-alun Serang telah ditata dalam beberapa tahun terakhir. Namun, seluruh pembangunan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran. “Anggarannya terbatas jadi pembangunan harus dilakukan secara bertahap,” jelas Febri. Dinamika sosial turut menjadi tantangan, terutama pengguna trotoar oleh pedagang kaki lima atau kendaran bermotor yang menghambat fungsi jalur pejalan kaki, penertiban, menurut mereka merupakan kewenangan instansi lain. “Kalau sudah dibangun rapi, tapi digunakan untuk berdagang, itu di luar kendali kami. Itu ranahnya Satpol PP,” tambahnya.
Ia juga mengkonfirmasi bahwa pemerintah sedang mengerjakan proyek penataan pedestrian berskala besar di Kawasan Royal. Proyek ini menjadi yang pertama sepenuhnya dikerjakan di bawah kewenangan Pemerintah Kota Serang. Febri menjelaskan bahwa desain kawasan Royal mencakup ruang bebas trotoar selebar 1,2-1,5 meter, ramp pada titik penyeberangan, serta pemasangan bolar sebagai pengaman agar kendaraaan bermotor tidak naik ke trotoar.
“Kami berharap Kawasan Royal bisa jadi contoh awal bagi pembangunan di ruas lainnya,” ujarnya.
Meski demikian, Febri mengaku bahwa pembangunan menghadapi sejumlah hambatan. Selain keterbatasan anggaran, pemerintah juga berhadapan dengan penolakan pedagang kaki lima dan juru parkir yang terdampak penataan kawasan. Dialog dengan komunitas disabilitas juga belum berjalan optimal. “Hambatannya banyak, mulai dari anggaran, penertiban PKL, lalu kami belum pernah berdiskusi langsung dengan komunitas disabilitas. Karena kami juga baru mulai membangun fasilitas pedestrian skala besar seperti ini,” katanya.
Walau menghadapi berbagai tantangan, PUPR menilai bahwa pembangunan pedestrian di Kota Serang terus bergerak ke arah yang lebih inklusif melalui penerapan standar aksesibilitas dan pembangunan bertahap pada ruas-ruas prioritas. Mereka juga menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat, termasuk komunitas disabilitas, sangat diperlukan. “Kami sangat terbuka untuk masukan, karena pengguna di lapangan yang paling memahami kebutuhannya,” pungkasnya.
