Serang, lpmsigma.com | Negara berkewajiban memberikan kemerdekaan kepada penduduknya, terkhusus umat Islam. Pemerintah harus menyiapkan produk halal untuk dikonsumsi oleh kaum muslim. Hal itu disampaikan oleh Dekan Fakultas Syariah Institut Agma Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Dr. Supani saat mengisi acara studium generale, Kamis (19/11)

Menurutnya, pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk melindungi dan mengatur persoalan produk halal yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat muslim di Indonesia.

“Karena masyarakat Indonesia mayoritas muslim maka negara harus menyiapkan kemerdekaan setiap penduduk termaksud muslim untuk mengkonsumsi yang halal dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mengatur tentang persoalan produk atau halal dikonsumsi oleh masyarakat muslim di Indonesia,” tutur Supani.

Ada  jenis layanan sertifikat halal yang baru berlaku sejak 17 Oktober 2019 Lembaga Pemeriksa Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Sertifikat Halal luar Negeri. Berkerjasama dengan Badan Penyelangara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Kebijakan baru ini berlaku sejak 17 Oktober 2019 kerjasama antara BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal MUI dan Lembaga Sertifikat Halal luar Negeri. Karena awalnya semuanya adalah secara sukarela oleh MUI. Kemudian bersertifikat halal dilakukan secara bertahap,” kata Supani.

Ia juga mengajak kepada seluruh masyarakat muslim Indonesia agar lebih cerdas dalam memilih makanan yang halal. Supani menjelaskan, bahwa dalam Undang Undang Dasar (UUD) No.33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal. UUD ini menjelaskan bahwa makanan yang sudah jelas tidak halal harus di cantumkan juga labelnya.

Pabrik harus mempunyai sertifikat halalnya agar konsumen mempercayai produk yang di jualnya halal. Hal itu penting juga untuk pembisnis, supaya memperkuat produk yang diproduksi nya. “Itu lah yang menjadi

pemikiran kita bahwa pemerintah memikirkan keberlangsungan konsumsi makanan halal bagi masyarakat Indonesia, karena masyrakat muslim Indonesia belum bisa memastikan apakah makanan yang mereka konsumsi halal atau halal jika tidak di cantumkan lebel halal,” tegas Supani, [Mg. Egi/Silmi/SiGMA]

Serang, lpmsigma.com | Kampus 2 Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin (SMH) Banten kembali dibuka setelah sebelumnya ditutup selama 14 hari. Diketahui, penutupan tersebut karena adanya salah satu pegawai akademik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) yang terindikasi positif terpapar Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Kepala Satuan Tugas (SATGAS) UIN SMH Banten, As’ari menuturkan, saat ini kampus 2 UIN SMH Banten dibuka kembali dari penutupan sementara, setelah salah satu pegawai akademik FTK di diagnosa positif covid-19.

“Kampus dua UIN SMH Banten dibuka kembali, kemungkinan besar untuk layanan akademik masih berjalan secara offline. Secara otomatis aktivitas perkuliahan masih bejalan secara daring (online) tidak ada alasan untuk layanan yang offline,” tuturnya, Selasa (17/11)

Selain itu, As’ari menjelaskan, akses untuk memasuki lingkungan kampus 2 UIN SMH Banten pun dibatasi, hanya khusus untuk pegawai akademik yang melaksanakan persiapan akreditasi jurusan serta mahasiswa peserta sidang dan ujian komperhensif.

“Yang boleh masuk dan melakukan aktivitas di kampus hanya khusus untuk pegawai, tenaga kependidikan yang tidak bisa dikerjakan secara online terkait penyelenggara laporan dan mahasiswa yang akan melakukan sidang munaqosah,” jelas As’ari.

Ia juga menghimbau kepada seluruh civitas akademik agar selalu mematuhi protokol kesehatan saat menjalankan aktivitas di lingkungan kampus UIN SMH Banten. “Saya menghimbau agar semua civitas akademik harus mengikuti protocol COVID-19,” himbau As’ari. [Mg.Titin-Zifan/Agan/SiGMA]

Serang, lpmsigma.com | Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten memiliki berbagai macam sarana dan prasana. Salah satunya adalah kendaraan bus yang terlihat di halaman depan parkiran kampus nampak terbengkalai dan tidak terpakai.

Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara (RTBMN) Teguh Santoso mengatakan,  saat ini kampus memiliki dua bus yang berwarna jingga dan hijau. Bus yang masih terpakai hanya satu, yaitu bus berwarna jingga. Karena bus ini baru saja di hibahkan oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub) diakhir tahun 2019.

“Bus hijau yang terlihat di parkiran Fakultas Dakwah itu sudah tidak layak digunakan, karena bus tersebut sudah beroperasi kurang lebih selama 10 tahun dan selama dua tahun belakangan ini bus tersebut tidak pernah digunakan lagi di karenakan terdapat kerusakan mesin,” ujar Teguh, Senin (16/11).

Untuk mendapatkan bus ini, lanjut Teguh, pihak kampus memerlukan proses yang cukup lama, mulai dari menunggu surat edaran dari pimpinan Kementerian Perhubungan mengenai izin operasi bus sampai serah terima bus tersebut dengan pihak kampus UIN SMH Banten. Dalam penggunaannya, bus ini diperuntukan untuk kegiatan mahasiswa seperti perlombaan yang mewakili kampus.

“Bus ini untuk kegiatan mahasiswa. Tidak sembarangan memberi izin kepada mahasiswa. Kegiatannya harus jelas baru bisa diizinkan oleh pembina. Kampus hanya menyediakan bus dengan supirnya, untuk biaya tol dan bensin ditanggung mahasiswa dan terkait penggunaannya bus ini ada syarat-syarat tertentu yang harus di penuhi. Kalo persyaratan minjam ajukan saja kepimpinan. Seperti rektorat, dan sekretaris jurasan. Kemana dan berapa jumlah orangnya. Jika faktanya berbeda maka akan dibatalkan peminjaman,” lanjutnya. 

Salah satu mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Abroh Nurul Fikri, menanggapi terkait keberadaan bus yang dimiliki kampus yang selama ini tidak pernah dipakai. Ia menuturkan bahwa bus ini tidak terpakai hanya untuk menjadi pajangan saja. Selain itu, Abroh pun menyayangkan fasilitas yang disediakan hanya dijadikan pajangan.

“Selama saya kuliah disini, saya tidak pernah melihat langsung bus kampus beroperasi. Saya juga bertanya tanya bis ini dipergunakan untuk apa. Apakah hanya digunakan untuk pajangan atau hanya dijadikan icon kampus saja,” tutur Abroh. [Mg. Alfina-Anissa/Dani/SiGMA]

Hampir genap satu tahun, Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin (SMH) Banten dilantik. Namun, hingga saat ini di penghujung masa jabatannya SEMA-U belum menampakan hilal kinerja konkretnya.
Hal tersebut terlihat dari mangkraknya program wajib SEMA-U.

Sangat sederhana jika kita ingin melihat kemangkrakan kinerja tersebut, cukup menilik kembali UU KBM Tahun 2018 Pasal 15 ayat 1 yang menyebutkan, sepatutnya SEMA-U melaksanakan sidang umum pertama di masa awal periode jabatan serta membahas ihwal RUU KBM.
Namun, hingga saat ini, di detik-detik akhir periode jabatannya SEMA-U baru akan membuka pembahasan Rancangan Undang-undang Keluarga Besar Mahasiswa (RUU KBM).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Djendral Forum Silaturahmi Organisasi Eksternal (FSOE), Dede Ruslan Al-Baddar menilai, hal tersebut sebagai konfirmasi bahwa buruknya kinerja dan pemahaman pejabat SEMA-U terhadap tugas pokok dan fungsinya.

“Hal tersebut merupakan konfirmasi bahwa kinerja SEMA-U sangat buruk. Mereka tidak paham dengan tupoksinya. Senat Mahasiswa Universitas merupakan titik vital untuk mengontrol kinerja organisasi dan regulasi-regulasi yang sudah di bentuk diawal” ujarnya.

Menilik sebulan lalu, SEMA Fakultas Syariah baru selesai merampungkan dan mengesahkan Peraturan Fakultasnya. Tentu keprogresan tersebut harus kita apresiasi, karena sudah satu langkah lebih progres dari kinerja SEMA-U. Namun, seharusnya inisiator dalam pembuatan peraturan ada pada tataran SEMA-U melalui UU KBM yang sudah disahkan sejak awal periode. baru setelah itu, membuat turunan-turunannya di Peraturan Fakultas.

Senada dengan Ruslan, Koordinator Umum FSOE UIN SMH Banten, Muhammad Soleh juga menilai, hal tersebut sebagai sebuah keanehan dalam lembaga legislatif tertinggi dalam tataran universitas, karena UU KBM seharusnya menjadi prioritas utama pembahasan. Selain itu, menurut Soleh, biasa akrab disapa, ketar-ketir kinerja SEMA-U makin kentara saat di tataran SEMA Fakultas lebih awal merilis Peraturan Fakultas (PERFAK), sebelum adanya pembahasan UU KBM yang seharusnya menjadi acuan bagi seluruh regulasi, baik ditingkat fakultas maupun jurusan.

”Aneh, UU KBM belum di bentuk tapi Peraturan Fakultas (PERFAK) sudah dibentuk, implikasinya jika Peraturan Fakultas sudah dibentuk dan RUU KBM baru mau dibentuk akan ada perubahan kembali dalam Peraturan Fakultas, sehingga hanya akan menyisakan kinerja-kinerja yang mubazir” tutur Sholeh.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Senat Mahasiswa Universitas, Royal Darmawan menyampaikan penyesalannya terkait ketidakpastiannya dalam perancangan UU KBM di tahun ini. “Terkait keterlambatan pembahasan RUU KBM ini sebenarnya alasan klasik sih, pada saat itu saya sedang semangatnya ingin mengadakan tapi terhambat oleh covid ini. ini sih pure sepenuhnya kekhilafan saya pribadi saya meminta maaf atas keterlambatan pembahasan RUU KBM” ujar Royal, di Aula Sadzeli Hasan.
Jika pandemi menjadi alasan SEMA-U tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik itu konfirmasi ketidakmampuan pemimpin dalam menjalankan dinamika organisasi sesuai perkembangan jaman.

Hakikatnya SEMA-U harus siap menghadapi tantangan-tantangan tersebut apapun caranya, seyogyanya tuhan memfasilitasi manusia dengan akal agar bisa digunakan semaksimal mungkin.
Harus ada penilaian tersendiri dari seluruh mahasiswa, bahwa SEMA-U detik ini seperti ada dan tiada.

Hal ini mirip seperti kondisi setahun silam, saat tataran eksekutif dan legislatif universitas mengalami kekosongan kepemimpinan. Semoga di tahun depan tampuk kekuasaan SEMA-U tidak hanya sebatas dijadikan sebagai tempat untuk eksistensi mahasiswa. Tapi di jadikan sebagai wadah mahasiswa untuk belajar dan berkarya dalam mengatur miniature govermant.

[Dani/Gunawan/SiGMA]